PenyandangDisabilitas Rentan di Tengah Pandemi, Bantuan Belum Diterima Merata Sudah aksesnya terbatas, penyandang disabilitas juga banyak yang kehilangan pekerjaan selama pandemi, sementara bantuan dari pemerintah tidak merata. by Luthfi T. Dzulfikar Issues Diamenjamin, pemerintah dari pusat hingga daerah terus berupaya memberikan bantuan terbaik. "Dengan segala upaya kita membangun rumah yang sudah hancur," katanya. Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani kepada wartawan menjelaskan, pembangunan belum selesai semua karena rehab rekon dilakukan bertahap. BLTDana Desa disalurkan dalam dua gelombang. Per bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000, namun pada gelombang kedua jumlah bantuan yang diterima lebih rendah yakni Rp 300.000 per bulannya. JAKARTA Masyarakat dihebohkan oleh temuan satu kontainer sembako bantuan sosial (bansos) presiden yang dikubur di sebuah lahan kosong di wilayah Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.. Saat ditemukan pada Jumat (29/7/2022), sembako itu terkubur di kedalaman 3 meter. Sembako bertuliskan "Bantuan Presiden" ini terdiri dari beras, minyak goreng, tepung terigu, dan telur. Kondisiini menjadi alasan rencana penambahan jumlah dan kuota bansos dari anggaran bansos pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah yang paling dekat dan mengetahui kondisi masyarakat yang terdampak. "Jika tambahan bansos disalurkan pemerintah pusat, maka hanya kelompok tersebut yang mendapatkannya," ujar Masyita, Jum'at (24/4/2020). Sebelumnya pemerintah secara resmi meluncurkan program BTPKLW bagi satu juta penerima manfaat. Bantuan ini berupa dukungan modal senilai Rp 1,2 juta bagi pelaku usaha di sektor mikro, seperti PKL dan pemilik warung yang terdampak kebijakan PPKM. Uniknya, bantuan ini tidak disalurkan oleh pihak bank, melainkan oleh aparat Polri dan TNI. MyUx. Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta31 Desember 2021 1714Halo, Tissa Y. Terima kasih sudah bertanya ke Roboguru. Kakak bantu jawab ya Jawaban untuk soal ini adalah C. Yuk kita simak pembahasan berikut. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang ditulis secara singkat dan padat, juga disertai pendapat dari penulisnya. Teks eksposisi berisi penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada pembaca. Teks berfungsi untuk menyampaikan gagasan atau pemikiran mengenai suatu topik. Beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 2. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Misalnya, sebab, jika, karena, akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu. 3. Bisa juga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis keterangan waktu atau kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti pada akhirnya, namun, sebelum itu, kemudian, sebaliknya, berbeda halnya. 4. Menggunakan kata kerja mental, seperti diharapkan, memperkirakan, memprihatinkan, mengagumkan, menyimpulkan, menduga, berasumsi, berpendapat. 5. Menggunakan kata-kata rujukan, seperti "berdasarkan data...", "merujuk pada pendapat...", dan sebagainya. 6. Menggunakan kata-kata persuasif, seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, harus. 7. Menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Kata tersebut belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Untuk mencari persamaan kata, kamu dapat menggunakan tesaurus bahasa Indonesia yang dapat diakses melalui laman Menurut tesaurus bahasa Indonesia, kata "mengutamakan" memiliki persamaan kata atau sinonim dengan kata "mendahulukan". Kedua kata tersebut digunakan untuk menyatakan sesuatu yang perlu dilakukan terlebih dulu dibandingkan yang lain. Dengan demikian, jawaban untuk soal ini adalah C. Semoga membantu Konferensi pers Mensos Juliari tentang jaring pengaman sosial Rp110 Triliun. Dok. Kemensos Jakarta, IDN Times - Pemerintah sudah mulai membagikan bantuan sosial bansos bagi masyarakat di Jabodetabek yang terdampak virus corona atau COVID-19. Namun, sejumlah kelurahan dan desa masih banyak yang pembagiannya tidak hal itu, Menteri Sosial Mensos Juliari Batubara mengatakan bahwa data pembagian bansos di Jabodetabek diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, dan bukan diatur dari pemerintah pusat."Mekanisme pendataannya atau alokasi per kelurahan/desa diserahkan full ke daerah. Kami pemerintah pusat tidak mengatur hal tersebut, supaya nanti tidak kacau," kata Juliari dalam keterangan tertulisnya, Senin 27/4.1. Mensos minta ketua RW atau kepala desa pimpin pembagian bansosMenteri Sosial Juliari P Batubara Dok. Kemensos Juliari sudah memprediksi bahwa pembagian bansos memang tidak akan merata. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah daerah bisa mengatur pembagian bansos dengan tepat."Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silakan pemda atur. Sebenarnya dibicarakan antar warga, dipimpin Ketua RW atau kepala desa bisa kok," ujar Juliari. Baca Juga Viral Bupati Boltim Kritik Bansos, PAN Beliau Berjuang untuk Rakyat 2. Mensos minta masyarakat gotong-royong soal bansosKemensos Sosial menyalurkan Bantuan Sosial Tunai BST di Tangerang, Sabtu 25/4/ dok KemensosJuliari kemudian berpesan agar masalah bansos juga dibutuhkan gotong-royong dari masyarakat. Ia mengingatkan agar masyarakat yang sudah mendapatkan bansos hingga dua kali, bisa diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bansos."Rakyat kita kan punya semangat gotong-royong. Kalau yang sudah dapat, terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat. Saya yakin dapat diselesaikan secara kekeluargaan di level warga. Adat kita sudah seperti itu," Bansos sudah dibagikan kepada warga JabodetabekIlustrasi bansos DKI Jakarta Instagram/Aniesbaswedan Sebelumnya, Kementerian Sosial Kemensos resmi membagikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga DKI Jakarta yang terdampak pandemik virus corona atau COVID-19. Bantuan tersebut disalurkan secara simbolis oleh Menteri Sosial Mensos Juliari Batubara pagi ini."Baru saja kita menyaksikan secara simbolis tadi pagi, mewakili Bapak Presiden, untuk hari ini kita melakukan distribusi paket sembako ke wilayah-wilayah di DKI Jakarta," kata Juliari yang disiarkan langsung melalui channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin 20/4.Juliari mengatakan, bansos tersebut khusus diberikan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Ia menambahkan, bansos untuk wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang akan segera menyusul dan didistribusikan."Ini khususnya bagi warga yang terdampak COVID-19 di DKI Jakarta dan nanti menyusul di wilayah di sebagian Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Tangsel, dan Kota Bekasi," ujar diaKemensos yang bekerja dengan berbagai pihak dalam pendistribusian sembako, seperti PT Pos Indonesia dan juga ojek daring, Juliari berharap agar dengan kerja sama tersebut maka pendistribusian sembako bisa tepat sasaran."Kami berharap agar dapat tepat sampai di keluarga-keluarga yang memang paling membutuhkan," ucap dari pemerintah itu akan diberikan kepada 1,2 juta warga DKI Jakarta dan 600 ribu warga Bodetabek. Bansos sembako akan diberikan dalam waktu 3 bulan ke Jokowi minta bansos ada pengawasan dan tepat sasaranDok. Biro Pers Kepresidenan Terkait bansos itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan agar pendistribusian bisa dimulai dari wilayah DKI Jakarta, dan menyusul wilayah Bodetabek. Ia juga ingin agar bansos yang diberikan tepat sasaran."Saya ingin agar bansos kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran," kata Jokowi yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin 20/4.Agar bansos tersalurkan dengan tepat, Jokowi pun meminta untuk dilakukan pengawasan, terutama untuk di lapangannya."Ada cek lapangan, sehingga barang-barangnya itu bisa diterima penerimanya dengan baik, dan sekali lagi bisa benar tepat sasaran," ujar Jokowi. Baca Juga Ridwan Kamil Siapkan Skema Sembilan Pintu Bantuan untuk Warga Jabar JAKARTA, - Akurasi data penerima bantuan sosial diperlukan agar penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 tepat sasaran. Data yang tidak akurat mengakibatkan bantuan yang disalurkan salah sasaran, bahkan ada yang menerima bantuan sisi lain, ada warga yang seharusnya diprioritaskan mendapat bantuan, justru tidak mendapatkannya. Baca juga Bantuan Sembako Dampak Covid-19 Tak Sesuai Data, Kepala Desa Stres Seperti persoalan penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang membuat pemerintah desa disalahkan oleh sejumlah warga karena dianggap bantuan tidak tepat sasaran. "Program bantuan untuk warga terdampak corona ini membuat kami stres," kata Kepala Desa Sukaluyu, Kecamatan Ganeas, Edi Sukardi kepada Senin 27/4/2020 lalu. Persoalannya, pemerintah provinsi menggunakan data yang tidak sesuai dengan data terbaru yang dikumpulkan pemerintah desa bersama RT/RW ketika menyalurkan bantuan tersebut. "Pada kenyataannya, warga di wilayah kami yang menerima bantuan paket sembako dari Provinsi Jabar, yang dikirim PT Pos ini bukan warga terdampak Covid-19 yang telah kami ajukan," tutur Edi. Baca juga Menurut Alissa Wahid, Mestinya Pemerintah Data Ulang Penerima Bansos Pengajuan data baru ini sesuai dengan instruksi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, agar kepala desa melakukan validasi dan verifikasi terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan. Dari 26 warga yang terdaftar, hanya 11 orang yang menerima paket bantuan tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya telah masuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial dari program lain. Persoalan pun tidak berhenti sampai di sana. Kecemburuan sosial terjadi lantaran warga yang seharusnya diprioritaskan mendapat bantuan justru tidak mendapatkannya. Bahkan, sejumlah bantuan yang telah diterima terpaksa harus dikembalikan karena berbagai persoalan, mulai dari penerima yang telah meninggal dunia, beda nomor induk kependudukan, hingga nama yang tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk KTP. "Inilah yang membuat kami stres. Katanya tidak boleh dobel bantuan, tapi kenyataannya, penerima itu menerima dobel bantuan. Jauh sekali dengan data yang kami ajukan sebelumnya," pungkasnya. Data bermasalah Persoalan data bermasalah ini tentu harus segera dibenahi. Pasalnya, penyaluran dana bantuan sosial ini melibatkan pihak yang cukup banyak dan jumlah yang tidak sedikit. Terlebih, pemerintah berencana menjadikan petani sebagai salah satu penerima insentif dari pemerintah agar tetap dapat bertahan selama masa pandemi. "Pemerintah memberikan BLT sebesar Rp per bulan. Dimana Rp merupakan bantuan tunai dan Rp itu untuk sarana prasarana produksi pertanian," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Selasa 28/4/2020. Menurut dia, saat ini terdapat 2,44 juta petani yang masuk kategori miskin yang perlu diberikan insentif oleh pemerintah. Penyaluran BLT bagi petani ini kemungkinan akan sama seperti program bansos lainnya yakni selama tiga bulan. "Ini diharapkan periode selama tiga bulan dan teknis akan diumumkan Kementan Kementerian Pertanian," ucapnya. Baca juga Data Penerima Bansos Bermasalah, Ini Penjelasan Kemensos Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun di dalam APBN 2020 untuk membantu mengatasi persoalan perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19. Fokus anggaran dari stimulus ketiga ini terbagi menjadi empat, yaitu belanja di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional. Bansos merupakan bagian dari jaring pengaman sosial, yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli. Anggaran bansos yang disiapkan mencapai Rp 110 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai BLT dan sebagainya. Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Said Mirza Pahlevi, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah beserta kementerian/lembaga lainnya dalam penyaluran bansos. Baca juga Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi "Koordinasi dengan pemda dan kementerian serta lembaga lain agar mereka memberikan bansos ke keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan bansos dari Kemensos," kata Mirza kepada mengklaim, Kemensos telah menyerahkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS kepada seluruh kepala daerah, sebagai acuan dalam pengusulan data bansos tunai dan memberikan kebebasan kepada pemda untuk mengusulkan data penerima yang berada di luar DTKS. Namun, pengusulan itu harus memenuhi syarat bahwa individu bukan penerima bansos program keluarga harapan PKH dan/atau bukan penerima bantuan pangan non tunai BPNT. "Hal ini dilakukan untuk menghindari overlap penerima bansos Covid-19," tutur Mirza. Baca juga Komisi VIII Minta Kemensos Pastikan Data Bansos Sesuai yang Diajukan Pemda Mirza pun memastikan bahwa persoalan yang terjadi di Sumedang bukanlah bagian dari bantuan yang disalurkan oleh Kemensos. Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menilai, ada hal yang perlu diluruskan dalam persoalan penyaluran bansos di wilayahnya. Ada dua kelompok besar penerima bansos dari Pemprov Jawa Barat, yaitu DTKS dan non-DTKS. Kelompok DTKS merupakan warga yang selama ini sudah rutin menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah. Sementara, kelompok non-DTKS merupakan kelompok warga miskin baru yang terdampak Covid-19. "Mereka kelompok non-DTKS diusulkan oleh RT dan RW, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah," ungkap Dony kepada Baca juga Penjelasan Lengkap Bupati Sumedang soal Pembagian Bantuan Sosial Menurut dia, hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat, proses varifikasi dan validasi terhadap kelompok ini belum selesai. Sehingga, saat ini pemerintah masih terus berupaya agar proses tersebut segera dirampungkan. Nantinya, kelompok ini akan menerima bantuan dari empat pintu, yakni dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan dana desa. Sejauh ini, terdapat kepala keluarga di Sumedang yang tervalidasi sebagai kelompok non-DTKS oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang. Data tersebut sebelumnya telah disaring dari total KK yang disampaikan oleh RT/RW se-kabupaten. Proses validasi melibatkan Dnas Kependududkan dan Pencatatan Sipil guna mengetahui apakah terjadi dobel data atau mungkin data yang tidak sesuai. Setelah validasi oleh Disdukcapil, verifikasi juga dilakukan oleh Dinas Sosial agar tidak terjadi irisan. Percepat validasi Sejak pandemi Covid-19 terjadi, tidak sedikit masyarakat yang tadinya masuk ke dalam kelompok kelas menengah kini menjadi kelompok miskin. Baik itu dikarenakan kehilangan pekerjaan maupun turunnya penghasilan. Menurut ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, kelompok ini termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Namun sebelumnya, pemerintah harus segera melakukan validasi data penerima bansos agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan. Baca juga Data Bansos Bermasalah, Ini Tiga Hal yang Bisa Dilakukan Pemerintah "Mungkin bulan ini bisa dipercepat proses validasi. Karena kondisinya di level pemerintah desa dan pemerintah kabupaten mungkin siap untuk mendistribusikan bantuan, tapi khawatir terjadi overlapping tadi," kata Bhima kepada Kekhawatiran cukup wajar terjadi. Sebab, kepala daerah dibayangi aturan ketat bila terindikasi melakukan korupsi dalam proses penyaluran bansos tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang mengkorupsi anggaran pada saat terjadi bencana dapat dihukum seumur hidup. Bhima menilai, ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan data tersebut. Pertama, melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga ke level desa. "Karena sekarang ini masing-masing punya program bantuan sosial, misalnya dana desa sebagian untuk BLT Bantuan Langsung Tunai, artinya kita harus punya pendataan yang sifatnya bottom up," kata dia. Baca juga Indef Validasi Data Penerima Bansos Harusnya Sejak Awal Kedua, bekerja sama dengan perusahaan konvensional yang berencana merumahkan karyawannya. Kerja sama juga bisa dilakukan dengan perusahaan berbasis daring yang memiliki banyak mitra yang terpukul kondisi perekonomiannya akibat pandemi Covid-19. Menurut Bhima, perusahaan berbasis daring seperti ojek online memiliki data yang cukup lengkap untuk setiap mitra drivernya. Sehingga, potensi kasalahan dalam penyaluran bantuan pun dapat diminimalisasi. "Aplikasi online yang memiliki driver dalam jumlah banyak, itu data sudah lengkap tuh data by name, by address," ujarnya. Ketiga, pemerintah juga dapat memanfaatkan data perbankan yang selama ini kerap memberikan kredit terutama kepada pelaku usaha mikro. Sebab, pelaku usaha mikro ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi ini. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah mendesak pemerintah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak wabah Covid-19. Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menyebutkan banyak keluhan di daerah atas distribusi bansos bagi korban wabah virus Corona yang dinilai tidak meminta pemerintah pusat, Kementerian Sosial dan kementerian terkait segera memperbaiki hal tersebut. Termasuk menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima bantuan dan bagaimana teknis pelaksanaannya. “Hendaknya ke depan tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat, ada yang dapat, ada yang tidak, padahal menurut mereka, mereka berhak,” ungkap Sultan, Rabu 29/4/2020. Keluhan penyaluran bantuan sosial bagi korban wabah virus Corona menurut Sultan seharusnya tidak perlu terjadi. Keluhan mestinya tidak ada, jika ada kesamaan data antara pemerintah pusat dan aparatur pemerintah daerah sampai tingkat kelurahan bahkan RW dan RT. "Perlu parameter yang baku dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian tidak muncul persoalan di lapangan terutama di tingkat grassroot,” tegasnya. Sultan juga mengharapkan agar secepatnya dilakukan sinkronisasi kebijakan sehingga tidak ada lagi polemik, perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Sultan terkait perbedaan persepsi yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.“Intinya cepat koordinasi, duduk bersama dan selesaikan perbedaan secepatnya. Bikin parameter yang jelas dan sosialisasikan pada masyarakat luas,” itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah melakukan pemutakhiran data penerima bansos. Pemutakhiran data penerima bantuan sosial sangat diperlukan agar penyaluran program perlindungan sosial terkait pandemi virus Corona tepat sasaran."Dari sejak awal, Komisi VIII sudah mengingatkan agar pendistribusian program perlindungan sosial ini dilakukan dengan penerima yang tepat sasaran," ujar Ace melalui pesan singkatnya,Sebelumnya salah satu Bupati di Bolaang Mongondow Timur dan sejumlah kepala desa di Jawa Barat ramai menjadi perbincangan di media sosial. Mereka merasa kebijakan penyaluran bantuan pemerintah kurang jelas dan kurang cepat. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam Hai, Lily S Terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban untuk soal ini adalah B. Untuk memahami alasannya, mari simak pembahasan berikut. Sinonim merupakan suatu bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Sinonim adalah persamaan makna, bukan persamaan kata. Suatu kata, bersinonim dengan kata lain apabila dalam kalimat yang sama, kata-kata tersebut dapat saling menggantikan. Kata "mengutamakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah menjadikan memandang dan sebagainya utama; menganggap lebih penting perlu; mementingkan; mendahulukan; menitikberatkan. Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata mengutamakan adalah mementingkan, memerlukan, memprioritaskan, mendahulukan. Berdasarkan penjelasan di atas, sinonim atau persamaan makna kata "mengutamakan" dari bagian teks eksposisi di atas adalah mendahulukan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. Semoga dapat membantu, ya

bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah masih belum merata